Judul di atas pasti membuat bingung buat yang baca. Apa hubungannya Pemilu dan Toleransi Beragama.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemilu untuk memilih anggota Legislatif kali ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ** wah akhirnya gw bisa pakai gaya bahasa lawyer di blog ini** akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009.
Buat sodara-sodara sebangsa dan setanah air yang memeluk agama Kristen (khususnya Katolik) hari itu dikenal sebagai hari Kamis Putih. Sebelum lebih lanjut menjelaskan kaitan Pemilu kali ini dan toleransi beragama rasanya perlu dijelaskan buat pembaca yang budiman dan budiwati **biar nggak disangka diskrimansi jenis kelamin** mengenai apa itu Kamis Putih.
Selain Natal, salah satu perayaan keagamaan umat Kristiani yang sangat penting adalah Wafatnya dan Kenaikan Isa Almasih. Nah sebelum merayakan hal tersebut, umat Katolik diwajibkan untuk berpuasa dan pantang (yang dikenal dengan masa pantang dan puasa). Masa pantang dan puasa ini diakhiri dengan perayaan / ibadah yang dimulai dari hari Kamis s.d. Minggu. Selama hari Kamis s.d Minggu itu pemeluk agama Katolik setiap hari wajib mengikuti ibadah yang lamanya sekitar 3-4 jam. Biasanya ibadah dimulai sekitar pukul 3 sore.
Kalau lihat penjelasan di atas dan boleh dipersamakan, maka ini seperti umat Muslim yang juga punya hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang sebelumnya diawali dengan masa puasa.
Nah ini kaitannya sekarang dengan Pemilu. Tidak masuk akal rasanya ketika mau mendekati puncak hari raya (hari terakhir masa puasa) pemerintah menetapkan sebagai hari pencoblosan (maaf sekarang sudah ganti istilah sebagai hari pencontrengan). Saya rasa sebagian umat Kristiani keberatan, dan ini sudah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) Coba bayangkan kalau pemilu ditetapkan hari terakhir masa puasa umat Muslim. Pasti juga akan timbul keberatan.
Yang lebih mengherankan lagi, meski sudah ada protes masyarakat NTT, kenapa pemerintah dan DPR tidak berniat untuk segera merubah jadwal pencontrengan ? Saya pikir mundur satu hari bukanlah masalah.
Jadi bisa dilihat bukan bahwa Pemilu kali ini tidak memiliki toleransi keberagamaan sama sekali.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemilu untuk memilih anggota Legislatif kali ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ** wah akhirnya gw bisa pakai gaya bahasa lawyer di blog ini** akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009.
Buat sodara-sodara sebangsa dan setanah air yang memeluk agama Kristen (khususnya Katolik) hari itu dikenal sebagai hari Kamis Putih. Sebelum lebih lanjut menjelaskan kaitan Pemilu kali ini dan toleransi beragama rasanya perlu dijelaskan buat pembaca yang budiman dan budiwati **biar nggak disangka diskrimansi jenis kelamin** mengenai apa itu Kamis Putih.
Selain Natal, salah satu perayaan keagamaan umat Kristiani yang sangat penting adalah Wafatnya dan Kenaikan Isa Almasih. Nah sebelum merayakan hal tersebut, umat Katolik diwajibkan untuk berpuasa dan pantang (yang dikenal dengan masa pantang dan puasa). Masa pantang dan puasa ini diakhiri dengan perayaan / ibadah yang dimulai dari hari Kamis s.d. Minggu. Selama hari Kamis s.d Minggu itu pemeluk agama Katolik setiap hari wajib mengikuti ibadah yang lamanya sekitar 3-4 jam. Biasanya ibadah dimulai sekitar pukul 3 sore.
Kalau lihat penjelasan di atas dan boleh dipersamakan, maka ini seperti umat Muslim yang juga punya hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang sebelumnya diawali dengan masa puasa.
Nah ini kaitannya sekarang dengan Pemilu. Tidak masuk akal rasanya ketika mau mendekati puncak hari raya (hari terakhir masa puasa) pemerintah menetapkan sebagai hari pencoblosan (maaf sekarang sudah ganti istilah sebagai hari pencontrengan). Saya rasa sebagian umat Kristiani keberatan, dan ini sudah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) Coba bayangkan kalau pemilu ditetapkan hari terakhir masa puasa umat Muslim. Pasti juga akan timbul keberatan.
Yang lebih mengherankan lagi, meski sudah ada protes masyarakat NTT, kenapa pemerintah dan DPR tidak berniat untuk segera merubah jadwal pencontrengan ? Saya pikir mundur satu hari bukanlah masalah.
Jadi bisa dilihat bukan bahwa Pemilu kali ini tidak memiliki toleransi keberagamaan sama sekali.
2 komentar:
Iya, benar, Pemerintah mestinya toleran terhadap kepentingan rakyatnya. Kan PEMILU melibatkan rakyat. Sedangkan rakyat sendiri punya kepentingan pribadi yang sebenarnya ini adalah hak asasi manusia.
Kok udah ngga bisa diundur lagi ya?
Sebaiknya, demikian pemerintah tahu itu bentrok dengan kepentingan rakyat, diundur ke minggu depannya.
Aku mikirnya, PEMILU udah menggunakan banyak dana, kok ngga dibuat untuk menyenangkan rakyat ya? -nina-
@ Nina : biasalah pemerintah kita selalu benar seperti kata pepatah right or wrong this is my country .. hiks..
Posting Komentar